 |
| Mentri Keuangan RI Sri Mulyani Indarti, Foto : SS akun IG Sri mulyani Indrawati (@smindrawati) |
Hariankoreksi.com, Tulang Bawang, - Menteri Keuangan Sri MulyaniDalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, pada Selasa (2/9/2025), Ia mengatakan Total besaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2026 mencapai Rp1.376,9 triliun dan dikatakannya bahwa setiap penduduk di seluruh Indonesia akan mendapatkan manfaat langsung dari belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tersebut melalui program program strategis dan prioritas bapak Presiden Prabowo dan berasaranyapun per penerima manfaat atau penduduk itu mencapai jutaan rupiah.
Menkeu Sri Mulyani juga merinci alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) per daerah. Untuk Pulau Jawa dimungkinkan paling kecil bersaran per penerimaannya itu disebabkan jumlah penduduknya paling banyak. Bagi daerah daerah tertinggal yang jumlah penduduknya masih sedikit angka penerimaannya bagi per penduduk akan jauh lebih besar. (dikutip dari Berita Suara.com : Berjudul Sri Mulyani Ungkap Setiap Penduduk RI Bakal 'Kecipratan' Jutaan Rupiah dari APBN Prabowo Mulai 2026).
"Per penduduk dipulau Jawa dimungkinkan paling kecil dari daerah lain karena penduduknya paling banyak, (penerima maanfaat dari belanja RAPBN 2026) sekitar Rp5,1 juta per penduduk," ungkapnya.
Akan tetapi untuk daerah tertentu besaran angka per penerima jauh lebih besar, seperti daerah Maluku dan Papua Rp.12,5 juta per penduduknya," Ucapnya. Di wiyah lainpun cukup besar : Sumatra Rp.5,6 juta, Kalimantan Rp.8,5 juta, Sulawesi Rp.7,3 juta, dan Bali-Nusa Tenggara Rp.6,4 juta dan untuk daerah Sumatra mencapai Rp.5,6 juta tiap penduduk.
Sri Mulyani menjelaskan, manfaat langsung tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tiga Prioritas utamanya yang diklaim berkontribusi besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Disampaikannya pula bahwa alokasi anggaran pada program pemerintah pusat ini membuktikan komitmen pemerintah untuk pemerataan. "Daerah yang masih tertinggal, tentu penduduknya lebih sedikit akan mendapatkan (manfaat) lebih besar per penduduknya dari APBN kita," Ungkap Sri mulyani, ini membantah tudingan bahwa anggaran untuk daerah dipangkas.
Menkeu mengakui dan menuturkan bahwa mendatang, dana TKD di RAPBN 2026 memang susut 29 persen menjadi Rp650 triliun. Namun, ia menegaskan, jika hanya melihat dari besaran TKD, persepsinya anggaran ke daerah dipotongakan' itu salah, tapi pergeseran alokasinya saja, Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu dominannya terserap kedaerah, bagi masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya," tegas Sri Mulyani.
Dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp.1.376,9 triliun, ada dua program menjadi penyedot anggaran belanja terbesar yakni subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp.381,3 triliun dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras anggaran mencapai Rp.335 triliun. (*)
Editor: Sanjaya